Tembok Tugu Pahlawan Harus Dibongkar
(Wednesday, 20 June 2007) -'
Sekretaris Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) yang juga Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ahmad Jabir mendesak
pemerintah-- pemkot dan pemrov--untuk membongkar bangunan tembok pembatas dan menggratiskan tiket masuk
Tugu Pahlawan. Ahmad Jabir menjelaskan, Tugu Pahlawan dirancang sedemikian rupa agar bisa dilihat masyarakat
luas. Kalau ditutupi 'sarung' tembok tinggi, jelas tidak relevan dengan kebutuhan dan kepentingan kota.
Kalau pemkot tetap membiarkan monumen tertutup, itu sama halnya atau bisa dianggap perbuatan menyembunyikan--
bahkan merahasiakan--sejarah perjuangan bangsa. “Tugu itu kan monumen sejarah. Oleh karenanya masyarakat
harus bisa melihat dengan bebas meski dari kejauhan seperti monumen Tugu Monas,” tandas Ahmad Jabir,
Minggu (17/6).
Jabir menambahkan, jika tetap ditutup juga akan berdampak pada penghapusan eksistensi ikon Kota Surabaya sebagai
Kota Pahlawan. Disengaja atau tidak, diakui atau tidak, 'sarung penutup' tersebut bisa berdampak demikian.
Tugu Pahlawan juga menjadi simbol kewibawaan kota, karena di sana ada kewibawaan sejarah perjuangan. Karena
ditutup, Tugu Pahlawan tidak lagi memiliki kewibawaan sejarah yang utuh. Demikian pula kewibawaan Kota Surabaya
sebagai Kota Pahlawan.
Politisi asal PKS itu melanjutkan, Tugu Pahlawan seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat luas tidak hanya karena
tempat yang memiliki makna atau nilai tonggak sejarah perjuangan tapi juga menjadi kawasan taman kota di pusat kota.
Dengan dibukanya sarung tersebut, dinas taman kota akan lebih leluasa melakukan pengembangan sebagai taman
kota. Bahkan bisa dilengkapi dengan sarana olah raga rakyat di samping sebagai sarana rekreasi rakyat.
Sebelumnya, DPRD Surabaya mendesak pemkot menggratiskan tiket masuk Tugu Pahlawan. Dengan semakin
banyaknya pilihan taman rekreasi berarti pemerintah telah mengajari masyarakat untuk tidak bersikap konsumtif.
“Masyarakat selama ini jalan-jalan pasti ke mal. Karena itu makanya biar tidak konsumtif beberapa taman rekreasi
harus diperbaiki dan digratiskan seperti Taman Bungkul,” kata Baktiono, anggota Pansus Taman Rekreasi dan
Tempat Olah Raga DPRD Surabaya. dos
KAJI ULANG, Dinas Pendidikan Salahkan Sekolah Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini Kirim
halaman ini melalui E-mail
Wednesday, 13 June 2007
Surabaya - Surya
Dinas Pendidikan Kota Surabaya harus mengevaluasi kebijakan terkait pendidikan. Hasil buruk dalam Ujian Nasional
2007 tidak bisa dibiarkan, sementara pemerintah terus mengucurkan dana miliaran rupiah.
Sebanyak 963 siswa SMA/MA/SMK di Surabaya dinyatakan gagal menembus Ujian Nasional (Unas) 2007. Dari jumlah
tersebut, 629 dari SMA/MA dan 334 dari SMK.
Data yang dirilis Dinas Pendidikan Kota Surabaya menunjukkan, siswa SMA yang tidak lulus masih didominasi oleh
sekolah swasta. Dari 629 siswa yang tidak lulus, 610 berasal dari 108 sekolah swasta, sementara 19 sisanya berasal
enam sekolah negeri. (selengkapnya lihat tabel).
Tetapi berbeda dengan tahun lalu dimana siswa yang tak lulus kebanyakan berasal dari sekolah swasta tidak favorit dan
tidak berakreditasi A. Tahun ini, sekolah swasta yang tidak meluluskan siswanya hampir merata antara favorit dan non
favorit. Bahkan sejumlah sekolah yang sebelumnya selalu lulus 100 persen tahun ini gagal, misalnya SMA Trimurti
dengan 12 siswa tak lulus dan SMA Kristen Petra 3, 11 siswa.
Kepala Sekolah SMA Mahardika Suharto mengaku tidak tahu penyebab 25 siswanya gagal unas. Ia meragukan kerja
komputer membaca jawaban soal yang dicocokkan dengan lembar jawaban komputer (LJK). “Kami meragukan
objektivitas hasil unas ini untuk menentukan kemampuan siswa kami,” ujar Suharto, Selasa (12/6) usai verifikasi
hasil unas di aula SMAN 1.
Karena itu, Suharto ingin menyampaikan komplain terhadap lembaga yang menerbitkan lembar nilai unas. Tapi karena
mepetnya pengumuman unas dengan perdaftaran Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) atau kejar paket C
bagi siswa yang tak lulus membuat dia mengurungkan niat tersebut. “Hasil ini terpaksa kami terima,”
tandasnya dengan nada ketus.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Drs Sahudi MPd mengakui peningkatan kegagalan unas tahun ini
dibandingkan sebelumnya. Menurutnya angka itu mencerminkan buruknya kehidupan belajar mengajar (KBM) di banyak
sekolah di Surabaya. Itu, kata Sahudi, menunjukkan ketidaksiapan sekolah menghadapi ujian. “Sekarang kan
sekolah diberi otonomi untuk menerapkan KBM yang mengangkat prestasi siswa, termasuk dalam hal unas. Dinas
hanya memfasilitasi,” kilah Sahudi.
Oleh karena itu KBM di semua sekolah akan dievaluasi, termasuk mengevaluasi akreditasi A sejumlah sekolah
Kalau sekolah terakreditasi A, tetapi banyak siswanya gagal, pasti ada yang tidak beres,” imbuhnya.
Sementara itu, setelah hasil Unas SMA 2007 diverifikasi, Selasa (12/6), pengawas pendidikan yang melakukan tugas
tersebut mendapatkan adanya Daftar Kolektif Ujian Nasional (DKUN) ganda di SMA Gikki 2, yaitu satu nama mendapat
dua nilai. Data DKUN siswa program IPS yang jumlahnya 81 berubah menjadi 162 siswa. Sementara DKUN siswa IPA
yang jumlahnya 41 berubah 82 siswa karena nama dobel.
Hasil buruk Unas 2007 di Surabaya sangat disesalkan Komisi D DRPD Surabaya. Menurut Ketua Komisi D DPRD
Surabaya Ahmad Jabir, pemkot harus segera mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan Surabaya. “Bahkan, kalau
perlu wali kota segera mengganti kepala dinas pendidikan,” kata Ahmad Jabir, Selasa (12/6).
Sebagai daerah yang fasilitas pendidikannya lebih maju, Surabaya seharusnya lebih unggul dibanding daerah lain di
Jatim. Tetapi, sejak beberapa tahun terakhir ternyata prestasinya ternyata justru sebaliknya. Menurut Jabir, pemkot juga
tidak perlu malu belajar dari daerah lain. Politisi asal PKS itu melihat, warga sebenarnya juga sudah tidak terlalu percaya
terhadap proses belajar mengajar di Kota Surabaya. Buktinya, kegiatan bimbingan belajar di Surabaya malah menjamur
menjelang Unas.uji/dos
http://pksjatim.org - :: PKS Jatim Online
