Jangan Hanya Mengkambing Hitamkan Kepala Sekolah
Jujur harus kita sampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Surabaya yang berhasil mengawal proses PSB (Penerimaan SIswa Baru) dengan PSB ONLINE SYSTEM. Pelaksanaan PSB On-Line tahun ini relatif sudah sangat baik dan tidak ada kendala yang signifikan terutama jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Namun bukan berarti keberhasilan ini membuat kita lengah dari persoalan yang juga serius yang ditimbulkan dari keruwetan paska pengumuman hasil PSB. Justru paska PSB ini memerlukan perhatian yang lebih serius karena berkaitan dengan banyak hal yang bisa masuk pada delik penyimpangan, penyelewengan bahkan pelanggaran. Utamanya yang berkaitan dengan berbagai modus pungutan sebagaimana yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat.
Akar Keruwetan Paska PSB Keruwetan PSB paska pengumuman hasil PSB lebih disebabkan oleh 2 hal mendasar yang menunjukkan ketidak seriusan pemkot, dalam hal ini dinas pendidikan kota Surabaya. Karena 2 kesalahan itulah maka masyarakat menjadi pusing dibuatnya. Hal ini sudah diprediksikan DPRD jauh hari sebelum kewruwetan ini terjadi. Oleh karenanya jauh hari pula DPRD telah mengingatkan kepada dinas diknas.
Tetapi memang aneh, kenapa dinas pendidikan sejauh itu dan sampai sekarang tidak menghiraukan masukan dari DPRD. Saya juga khawatir jika memang ada unsur kesengajaan dari dinas yang saya tidak tahu apa alasannya. Karena menurut saya 2 hal tersebut adalah hal yang sangat sederhana dan mudah untuk dilaksanakan oleh dinas. Atau memang ada kekuatan dan kepentingan besar yang menghalanginya sehingga pemkot dan dinas tidak mau melakukan demi perbaikan.
Dua hal tersebut adalah, pertama, Standarisasi Program, Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk tiap level pendidikan peranak pertahun. Dari sini dinas akan memperoleh standar biaya pendidikan peranak pertahun perlevel endidikan. Jika hal ini dibuat, maka akan bisa mereduksi kekacauan tarikan yang sangat beragam di berbagai sekolah yang membuat pusing masyarakat luas. Kalau relaitanya adalah selama 2 tahun ini dinas tidak bisa melakukan itu, pertanyaannya adalah apakah hal ini karena dinas tidak mampu membuat ataukah karena tidak mau membuat karena alasan tertentu?
Yang kedua adalah tidak adanya ketegasan dalam membuat aturan. Masak aturan yang harus dipatuhi oleh segnap perangkat pemerintahan ini hanya dituangkan dalam sebuah SURAT EDARAN yang bersifat himbauan lagi. Sementara itu, jika tidak dipatuhi maka nanti para kepala sekolah ditindak tegas bahkan dipecat. Apakah hal demikian rasional? Apasih sulitnya membuat aturan yang lebih tegas misalnya dalam bentuk Peraturan Walikota sehingga akan menjadi lebih jelas dan lebih detail termasuk jika dilanggar. Sekali lagi pertanyaannya sam, jika dinas sampai sekarang tidak mampu memnbuat aturan yang tegas apakah dikarenakan tidak mampu ataukah karena tidak mau? Lalu kenapa demikian?
Nah, 2 hal sederhana ini menjadi serius karena menunjukkan ketidakseriusan pemkot. Kalau kemudian banyak kepala sekolah yang tidak patuh dan tidak menghiraukan himbauan dinas pendidikan, lalu siapa yang salah dan patut dipersalahkan? Menurut saya tidak adil jika hanya kepala sekolah "nakal" saja yang disalahkan. Barangali akan menjadi adil jika juga dipertanyakan mengapa dinas pendidikan membuat sistem yang berakibat para kepsek nakal leluasai beraksi? Sementara itu dipicu oleh ketidakjelasan dan ketidak tegasan aturan yang dikeluarkan dinas? Wallohu a'lam.
Referensi : Jabir PKS
