Goresan Sang Pemimpi(n) Peradaban

BUTUH CEPAT !!! : KURIKULUM YANG MENCERDASKAN BANGSA
by : Adi Subiyanto
    
“Memperbaiki diri sendiri, sehingga ia menjadi orang orang yang kuat fisiknya, kokoh akhlaknya, luas wawasannya, mampu mencari penghidupan, selamat akidahnya, benar ibadahnya, melakukan mujahadah terhadap dirinya sendiri, penuh perhatian akan waktunya, rapi urusannya, dan bermanfaat bagi orang lain. Itu semua adalah kewajiban bagi setiap al-akh.”

(Hasan Al-Banna dalam Maj’muatur Rasail—memberikan formulasi kepribadian cerdas yang dicari-cari dunia)




Ketertarikan dan keingintahuan yang sangat besar terhadap apa yang sekarang sedang dilakukan kawan-kawan pemerintah—terutama dalam hal pendidikan membuat saya harus melahap berbagai macam referensi yang berkaitan dan begadang sampai pagi.

    Menarik untuk mendiskusikan pandangan berbagai macam pemikiran tentang pendidikan dari pemikir-pemikir Barat, Islam, Umum (kiri—lokal Indonesia). Di antara masalah yang menonjol adalah bahwa seluruh dunia sedang mencari-cari konsep & praksis pendidikan yang dapat mencerdaskan dan memajukan bangsanya. Ada hal menarik yang dapat kita kaji di Declaration of Independence-nya Amerika Serikat yang keberadaan negaranya berfungsi untuk menjamin hak-hak dasar manusia dan warga negara. Bunyinya seperti ini :

“We hold these truth to be self-evident, that all men all created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights: that among these are Life, Liberty, and the Pursuit of Happines. That to secure these rights, government are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed; that, whenever any form of government becomes destructive of these end, it is the right of the people to alter or abolish it, and to institute a new government”


    Bandingkan dan sejajarkan deklarasi diatas dengan Pembukaan UUD ’45. Pemerintah kita secara konseptual struktural (aturan nasional) memiliki fungsi yang lebih efektif, bukan hanya menjamin terlindunginya hak-hak asasi manusia warga negara, tetapi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari Pembukaan UU tersebut jelaslah bahwa ukuran utama bagi keberhasilan Pemerintah RI, telah dirumuskan oleh para pioner pendiri RI seharusnya adalah : (1) terlindunginya segenap bangsa Indonesia & tumpah darah Indonesia, di mana pun darah Indonesia tumaph termasuk darahnya para TKI, harus terlindungi, (2) majunya kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat, (3) cerdasnya kehidupan bangsa; dan (4) bermartabatnya kedudukan Indonesia dalam percaturan global dalam Polek-sains-iptek; dan bukan hanya terlaksana tidaknya demokrasi sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan.

    Berangkat dari ukuran diatas kita dapat memahami kekecewaan Presiden Soekarno pada tahun 1957 dalam Pidato Tahun Ketentuan (dalam buku “Dari Proklamasi Sampai Resopim”) dalam hal industri, pertanian, dan kebudayaan. Dan ternyata setelah hampir 50 tahun setelah beliau kecewa, kita dapat melihat sendiri bahwa kondisi Indonesia masih tak banyak perubahan yang signifikan. Ada yang menarik disini, kondisi kehidupan bangsa secara ekonomi dan iptek masih tertinggal jauh dari perkembangan global (The Economist—Sumber IMF). Indonesia tak termasuk 10 besar ekonomi (Sept 2006). Disana tertera negara-negara supereconomic  (AS, Jep, Jerman, China, UK, France, Italia, Canada, Spanyok, Brazil—urutan peringkat) dan ada ramalan bahwa pada tahun 2040 China akan memimpin membawahi AS dan yang lainnya. Dan salah satu faktor yang digunakan untuk meramalkan meningkatnya kedudukan China adalah perkembangan pendidikan tingginya yang pada tahun 2004 telah mampu menghasilkan pada tahun 1990-1991 baru 200.000 sarjan IPA & teknik, pada tahun 2004 menghasilkan lebih dari 500.000 sarjana IPA & teknik, mendahului semua negara-negara maju lain.

    Kenyataan yang diungkap mengandung makna bahwa pendidikan, termasuk & terutama pendidikan tinggi merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara, terutama ekonomi. Ada beberapa hal yang akan diulas dalam tulisan ini: (1) makna amanat mencerdaskan kehidupan nasional Indonesia dan implikasinya thd penyelenggaraan sistem pendidikan (persekolahan) nasional?; (2) karakteristik sistem diknas yg relevan dg tuntutan mencerdaskan bangsa & memajukan kebudayaan nasional di era globalisasi; & (3) strategi penyelenggaraan diknas dalam kaitannya dg Visi Indonesia 2030


Makna Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Implikasinya
   
    “Mencerdaskan kehidupan bangsa bermakna membangun Indonesia menjadi negara bangsa yang maju, modern, dan demokratis, makmur dan sejahtera, berdasarkan Pancasila……. berorientasi Iptek, rasional dan demokratis daari suatu masyarakat yg berbudaya feodal tradisional, & paternalistik diperlukan suatu proses transformasi budaya yang memerlukan sejumlah revolusi dalam satu generasi, yaitu revolusi dalam cara berpikir dan bersikap baik dlm bidang politik, ekonomi, industri, sos-bud, dan iptek.”

 -----Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A (Guru Besar Ilmu Pendidikan, UNJ, Ketum ISPI, Ketua DD Cinaps).
   
Jerman, China, Jepang bisa maju karena meletakkan sistem persekolahan (sistem pengajaran) sebagai wahana untuk terjadinya proses transformasi budaya. Dan sebenarnya Indonesia lebih unggul dalam tataran ketentuan tentang pendidikan dalam UUD. Tak banyak negara yang melakukannya.

Pendidikan atau yang lebih luas pembangun SDM, merupakan unsur yg paling strategis bagi pembangunan negara bangsa, walaupun dlm praktik penyelenggaran negara di Indonesia , terutama pascalengsernya para pendiri Republik dari gelanggang penyelenggaraan negara tampak kurang dipahami, para pemikir ekonomi dan para pemikir negara lain di dunia masih yakin akan kebenaran keyakinan para pendiri Republik Indonesia. Apabila kita ingin melihat perkembangan Indonesia selama 61 tahun, dengarkan pernyataan keras dari Harbison & Myers dalam Manpower and Education bahwa “bila suatu negara tidak dapat mengembangkan SDM-nya, negara itu tidak akan dapat mengembangka apa pun, baik sistem politik yg modern, rasa kesatuan bangsa, maupun kemakmuran.” Oleh karena itu dana yang besar dalam proyek pembangunan SDM ini adalah suatu keniscayaan. Sekurangnya 20% APBN & APBD (lihat pasal 31 UUD ’45). Intinya Indonesia secara struktural formal (aturan), memiliki kelebihan dibanding negara lain dalam masalah pendidikan. Namun, ‘kocar-kacir’ terjadi ditataran proses dan implementasinya.



Karakteristik Sisdiknas yg Relevan dg Tuntutan Mencerdaskan Kehidupan Bangsa & Memajukan Kebudayaan Nasional



    Mencari jawaban “bagaimana wujud sisdik (persekolahan) yg relevan dg tuntutan mencerdaskan kehidupan bangsa & memajukan kebudayaan nasional”, pada intinya sama saja dengan menjawab pertanyaan, “Pendidikan seperti apa yang dapat melahirkan manusia Indonesia yang mampu mendukung terwujudnya kehidupan bangsa yang cerdas yang maju kebudayaan nasionalnya.” Agar dapat menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu harus dapat digambarkan karakteristik manusia Indonesia yg mampu mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang cerdas kehidupannya dan maju kebudayaan nasionalnya. Telah digambarkan dalam :
(1)    UU No 2 / 1989 (Tentang Sisdiknas—pasal 4) menggambarkan dalam rumusan : “manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berbudi luhur, memiliki pengetahuan & keterampilan, kesehatan jasmani & rohani, kepribadian yg mantap & mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan & kebangsaan”
(2)    UU No 20/2003 (tentang Sisdiknas)menggambarkannya dalam rumusan berikut : “manusia beriman & bertaqwa kpd Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, & menjadi warga Negara yg demokratis serta bertanggung jawab.”


Mari kita bersama-sama mempertanyakan apa karakteristik manusia manusia Indonesia yang dirumuskan dalam UU Sisdiknas relevan dg tuntutan pembangunan bangsa sebagai yg diamanatkan para pendiri Republik? Untuk itu, kita perlu mencoba memperoleh gambaran tentang wujud dari manusia yang cerdas kehidupannya.


Menoleh pada “Kurikulum yang dipandang sinis oleh Barat”

    Melihat intensnya revisi yang dibuat untuk membuat standar nilai dan karakter ‘manusia cerdas’, menunjukkan tak adanya titik kepribadian yang pakem dalam hal ini dikarenakan tak ada rujukan yang pasti. Hasan Al-Banna sejak 1928-an telah merumuskan tahap-tahap menuju sebuah peradaban. Dan langkah-langkah peradaban tersebut adalah

(1)    Pembentukan Individu Muslim,
(2)    Pembentukan Keluarga Muslim,
(3)    Pembentukan Masyarakat Muslim,
(4)    Pembentukan Pemerintahan Muslim,
(5)    Pembentukan Umat Muslim dengan menggabungkan bebagai bagian negara Islam yang telah dicerai-beraikan oleh sistem politik,
(6)    Mengembalikan neger-negeri Islam yang telah dirampas musuh, seperti Andalusia, Sicilia, Balkan, dan lain sebagainya.
(7)    Menyampaikan dakwah ke seluruh alam
   
    Kali ini saya tidak akan membahas kesemua fase perjuangan tersebut. Yang ingin saya angkat adalah langkah pertama pembentukan peradaban ; Pembentukan Individu Muslim. Apakah Anda penasaran dengan seperti apakah wujud pribadi tersebut. Hal tersebut akan menjawab polemik diatas.

“Memperbaiki diri sendiri, sehingga ia menjadi orang orang yang kuat fisiknya, kokoh akhlaknya, luas wawasannya, mampu mencari penghidupan, selamat akidahnya, benar ibadahnya, melakukan mujahadah terhadap dirinya sendiri, penuh perhatian akan waktunya, rapi urusannya, dan bermanfaat bagi orang lain. Itu semua adalah kewajiban bagi setiap al-akh.”

Dalam risalah tersebut tak terlalu dibahas hal detailnya, hanya pada rumusan globalnya. Baru-baru ini sebuah organisasi gerakan ‘pencerdasan’ Partai Keadilan Sejahtera juga telah mengadopsi rumusan diatas menjadi ‘patokan’ kepribadian setiap kadernya. Karakteristik ini disebut sebagai muwashofat tarbawiyah. Secara umum proses tarbiyah (pembinaan, pendidikan) berpaya membentuk kepribadian seperti yang disampaikan Hasan Al-Banna awal abad 19-an. Departemen Kaderisasi PK Sejahtera, sebagai elemen pengkaderan, telah merumusakan tujuh karakter khusus sebagai Profil Kader PK Sejahtera 2009. Ketujuh karakter tersebut itu adalah:

(1)    Kokoh dan Mandiri,
(2)    Dinamis, Kreatif dan Inovatif,
(3)    Spesialis berwawasan global,
(4)    Murobbi produktif,
(5)    Mahir ber’amal jamai
(6)    Pelopor pengubahan
(7)    Kepemimpinan masyarakat

Tujuh karakter khusus tersebut merefleksikan, 3 pertama sebagai kapasitas internal seorang kader yang memahami dinamika global kehidupan saat ini, tetapi memiliki kemampuan spesialis yang profesional. Aktivitas kerja dan dakwahnya senantiasa ditandai oleh kekokohan dan kemandirian diri, gerak yang dinamis serta ide-ide yang kreatif dan inovatisf. Kapasitas internal ini diperkuat dengan dua karakter berikutnya yang merefleksikan kapasitas sosial-nya. Yaitu orang yang mampu mendidik masyarakat dan menjadikannya kader dakwah, dengan pola kerja ‘amal jama’I sesuai prinsip-prinsip dakwah Islam. Ia dikenal dengan di masyarakat sebagai orang shalih yang mampu menyebarkan dan menularkan keshalihannya.

Dan akhirnya, 2 kapasitas tersebut disempurnakan dengan dua karakter berikut, pelorpor pengubahan dan kepemimpinan masyarakatnya. Ini adalah kapasitas politik yang dituntut dari setiap kader. Artinya kebaikan diri dan sosialnya dijadikan modal untk menjadi aktor politik yang salih dinegerinyal. Ia senantiasa memelopori pengubahan dengan bergam program, dengan menghimpun segala potensi masyrakat dan dakwah yang ada di sekitarnya, mengarahkannya sesuai prinsip dan sasaran dakwah, lalu menggerakkan potensi itu menjadi energi pengubahan yang positif.

    Dalam Buku “Profil Kader Partai Keadilan 2009” kesepuluh aspek kualitas manusia tersebut dicapai dengan pembinaan (ansyitah tarbawiyah) di berbagai sarana yang digariskan oleh manhaj tarbiyah. Halaqoh (pertemuan rutin pekanan) sebagai sarana pembentukan akidah, fikrah, ‘ibadah, akhlak dan penguasaan ‘amal jama’i. Mabit sebagai sarana tarbiyah ruhiyah, riyadhah jama’I sebagai sarana tarbiyah jasadiyah, rihlah sebagai sarana tarbiyah ukhrawiyah, daurah dan sejenisnya sebagai sarana tarbiyah fikriyah.
    Selain itu, pembentukan kualitas manusia juga dilakukan melalui tarhib wa taujih al ‘amal atau pelatihan dan pengarahan kerja diberbagai bidang. Seorang Murabbi (guru, ustadz, mentor) berkeharusan untuk melatih dan mengarahkan para mutarabbi-nya (murid, mentee) untuk terlibat dalam kerja dakwah, kerja akademik, kerja profesi, kerja ekonomi, kerja politik, kerja media dan informasi, kerja kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Sehingga setiap manusia (yang dikader) bukan saja berkualitas secara normatif-teoritis tetapi juga berkualitas secara praktis-aplikatif.

    Ikhwanul Muslimin dan Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia tampaknya telah mendahului merumuskan dan menjalankan sistem pendidikan yang lebih baik daripada konsepsi UNESCO yang merancang pembelajaran yang dapat moulding the mind and character young generation. Rumusan dari Komisi Internasional Unesco yag memasuki abad ke-21 merekomendasikan empat pilar belajar yaitu : (1) Learning to know, (2) Learning to do, (3) Learning to live together (4) Learning to be. Yang kalau kita teliti lagi rumusan ini memiliki banyak sekali kelemahan. Uniknya, rumusan ‘retak’ tersebut banyak di adopsi para profesor di dunia, termasuk Indonesia dalam rangka mencari pola pendidikan yang lebih baik.
     Pilar-pilar belajar yang direkomendasikan oleh Ikhwanul Muslimin dalam Risalah Ta’lim (Hasan Al-Banna) secara ilmiah jauh lebih baik dari konsep pembelajaran manapun. Ada sepuluh pilar-pilar belajar tersebut, yaitu: Pemahaman, Al-Ikhlas, Al-Jihad, Pengorbanan, Ketaatan, Keteguhan, Totalitas, Persaudaraan, Kepercayaan. Silahkan me-link and match-kan masuk mana saja keempat pilar belajar buatan Unesco terbut dalam sepuluh pilar belajar tersebut.

    Beberapa prototype juga sudah dibuat oleh beberapa kawan. Misalnya SMP Alternatiaf Qaryah Thayyibah di Salatiga oleh Mas Bachruddin, SOKOLA (sekolah) Rimba oleh Butet Manurung di Pulau Irian, SD Mangun dan masih banyak lagi...yang ternyata konsep-praksisnya sangat sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang notabene secara finansial lemah.

    Kalau ada pertanyaan—mengapa setelah 57 tahun Pemerintah RI dapat sepenuhnya menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk seluruh wilayah Indonesia (terhitung sejak pengakuan kedaulatan) kita belum mampu mewujudkan manusia Indonesia seperti yang diharapkan? Dalam pandangan Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A telah menulis “Pendidikan Nasional Dalam Sistem Pendidikan Nasional untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa dan Memajukan Kehidupan Nasional”, karena penyelenggaraan pendidikan nasional baik dari segi manajemen, pembiayaan, proses pembelajaran, sistem evaluasi, sistem seleksi, sistem promosi, maupun dari materi pendidikan yang merupakan ciri esensial dari suatu sistem pendidikan yang relevan dengan amant UUD 1945 belum terwujud. Kalau memang begitu mengapa tidak mencoba pola pendidikan yang telah diterapkan Ikhwanul Muslimin dan Partai Keadilan Sejahtera selama berpuluh-puluh tahun? Tentang hal ini Winarno Surakhmad (pengamat pendidikan) berkomentar,
“Dengan mengambil dari sejarah tersebut, maka sesungguhnya sudah sangat penting bahwa pemerintah dengan berbagai komponen masyarakat peduli pendidikan bersama-sama merencanakan desain peta perencanaan pendidikan di dalam dimensi ruang dan waktu yang bermakna. Tanpa konsensus semacam itu akan senantiasa timbul permasalahan yang sukar dipahami dan yang tidak memberikan manfaat kepada siapapun kecuali dalam jangka pendek dan untuk kepentingan tertentu.”



Saturday, October 13, 2007

Adi Subiyanto
Penggagas Sekolah Murah Berkualitas Dunia
---Peradaban Mulia mulai dari Anak-anak Terpelajar—
CDMA 031-71054887

“Kami hanya bicara tentang hasil. Di setiap pulau-perkota-perkecamatan seluruh Indonesia mulai 2008 ini akan didirikan sekolah alternatif berkualitas global dengan biaya supermurah berbasis komunitas. Bergabunglah bersama kami dalam pencarian pendidikan universal.”