Jaringan SMP Qoryah Thoyyibah menyediakan pendidikan
murah, membebaskan dan kaya prestasi.
Hakekat pendidikan pesantren ada di sini.Sujono Samba (46) tersenyum ketika seorang murid
menyodorinya selembar surat dari Dinas Pendidikan
Nasional (Diknas) Kota Salatiga, Jawa Tengah. “Dilarang
menggunakan istilah-istilah yang ada di perguruan tinggi,”
bunyi salah satu butir surat itu.
Pengajar Sekolah Menengah Pertama Qoryah Thoyyibah
(SMP QT) ini langsung teringat beberapa istilah yang kerap
digunakan murid-muridnya seperti riset, disertasi, report,
dan lainnya. Perkara itu rupanya dianggap para pejabat dinas
pendidikan setempat menyalahi aturan dan harus diberi
peringatan.
Tapi Sujono beserta para pendamping kelas dan seluruh
siswa SMP di Desa Kalibening Kecamatan Tingkir, sebelah
timur Kota Salatiga, ini tak terusik dengan surat teguran
tersebut. Aktivitas belajar tetap berjalan seperti biasa. “Kalau
keberatan istilahnya dipakai anak SMP, mestinya perguruan
tinggi cari istilah lain,” gurau Sujono yang juga menulis buku
Lebih Baik Tidak Sekolah.
Menurut Mudjab, pendamping kelas lainnya di SMP QT,
istilah-istilah tersebut adalah bentuk ekspresi dari misi pembebasan
dan kemandirian sekolah yang berdiri sejak Juli 2003
itu. Pembebasan berarti keluar dari belenggu aturan formal
yang membuat murid tidak kritis dan tidak kreatif. Sedang
kemandirian berarti belajar tanpa bergantung apapun dan
siapapun.
“Selama ini lembaga pendidikan formal membelenggu anak
dengan sederet aturan yang tidak jelas kepentingannya buat si
anak. Seperti baju seragam, sepatu seragam dan masuk harus
jam 7 pagi,” tambah Mudjab yang juga salah satu penggagas
berdirinya sekolah ini.
Pendapat Mudjab diamini Ketua Komnas Perlindungan
Anak Seto Mulyadi. Kak Seto, panggilan akrab pria berkacamata
ini, mengakui sistem pendidikan di Indonesia belum
membebaskan. “Sekarang anak-anak lebih banyak diperlakukan
seperti robot; harus nurut, anak untuk kurikulum, sarat
kekerasan, dan kadang sekedar mengejar nilai bukan proses,”
katanya (baca: Karena Sekolah Kita Laksana Penjara).
Untuk itulah, para pengelola SMP QT membebaskan para
peserta didiknya belajar menurut keinginan. “Sumber pembelajaran
telah tersedia tanpa batas. Bahkan pada persoalan
hidup yang muncul setiap hari,” kata Kepala Sekolah SMP
QT Bahruddin.
Semua murid sekolah yang dilengkapi fasilitas internet 24
jam ini tidak dikutip uang pangkal, uang seragam, uang buku
dan uang gedung. Karena untuk menyiasati kekurangan ruang
belajar, bilik-bilik milik rumah di sekitar kediaman Bahruddin
disulap menjadi kelas yang dipakai bergiliran. Sekolah ini bagai
terinspirasi sistem pesantren klasik yang tidak bergantung pada
tempat dan aturan formal.
Biaya operasional sekolah yang semula hanya menempati
teras dan garasi sang kepala sekolah, ini diambil dari APBD
yang kecil untuk pendidikan SMP terbuka dan kocek wali
murid. “Setiap anak yang mau masuk, wali murid dan pengelola
ketemu untuk menentukan besaran kontribusi yang
disanggupi. Tidak harus sama satu anak dengan yang lainnya,”
jelas Mudjab.
Kebersahajaan itu dirancang sebagai perlawanan terhadap
komersialisasi lembaga pendidikan formal. “Kalau orang berduit
yang dicari adalah kualitas, persoalan biaya tidak masalah.
Tapi kalau murah dan berkualitas kan alternatif bagi semua,”
jelas Bahruddin.
Pada tahun pertama berdiri, sekolah ini diikuti 12 anak. Kini
memasuki tahun keempat, SMP QT telah memiliki delapan
pendamping (guru) dan 99 siswa dari kelas I sampai kelas IV.
Sebagian besar, muridnya anak buruh tani dan pedagang pasar
dengan penghasilan Rp 15 sampai 20 ribu sehari.
“Bisa dibayangkan jika mereka harus membayar uang pangkal
hingga Rp 700 ribu, untuk SPP perbulan Rp 35 sampai Rp
40 ribu, belum lagi uang buku, uang saku dan macam-macam,
tentu bagi mereka sekolah adalah barang yang sangat mahal,”
urai Mudjab.
Kini peminat sekolah ini membludak, tidak hanya dari
Salatiga tetapi juga daerah lain hingga Jakarta. Namun, kata
Bahruddin, tidak ada pembedaan terhadap murid. “Kaya
miskin akan diperlakukan sama di sini,” ujar Bahruddin.
Sekolah yang terdaftar di Diknas Kota Salatiga sebagai pendidikan
luar sekolah (PLS), ini juga membebaskan muridnya
untuk mengikuti atau tidak ujian akhir nasional (UAN). Tapi
prestasi kerap diraih sekolah yang lahir dari Serikat Paguyuban
Petani Qoryah Thoyyibah (SPPQT). Murid kelas 3 SMP QT,
telah melahirkan karya ilmiah yang mereka sebut disertasi.
“Disertasi itu sebagai tugas akhir, karena dulu kita sepakat
tidak ikut UAN,” kenang Mariatul Ulfah (15), murid kelas IV
SMP QT atau mereka kerap menyebut kelas 1 SMU singkatan
dari Sekolah Menengah Universal.
Tengoklah disertasi Amri (15) dan Zulfi (15) yang mencoba
membuat briket dari sampah dan bambu kering. Hilmy (15)
meneliti bio-urine sebagai pengganti pupuk urea. Fina (15), Izza
(14) dan Kana (15) melahirkan disertasi berjudul Lebih Asyik
Tanpa UAN. Untuk membuat karya itu, Fina rela mengikuti
UAN kelas 3 di SMP 1 Salatiga. Hasilnya, dia meraih peringkat
kedua dari seluruh peserta UAN di sekolah itu. Disertasi itu
pun dijadikan buku dan menerima Indonesian Creative Award
2006 dari Yayasan Cerdas Kreatif Indonesia pimpinan Seto
Mulyadi.
Tak sampai di situ, sejumlah novel pop dan kumpulan puisi
yang diproduksi murid sekolah ini sudah diterbitkan Penerbit
Matapena, Yogyakarta. Menyusul kemudian kumpulan puisi,
katalog lukisan, serta presentasi tertulis dan vcd berbagai mata
pelajaran. Kini murid-murid sekolah itu sedang mempersiapkan
sebuah album musik dan film hasil ciptaan mereka.
Atas berbagai prestasi itu, Universitas Sanata Dharma
(USD) Yogyakarta mengganjar SMP QT dengan Sanata
Dharma Award 2005. Ini adalah kali pertama USD memberikannya
kepada pihak luar. “Sekolah ini mencoba menawarkan
pendidikan bermutu dan murah. Bermutu bukan sekedar peringkat
tinggi, tapi yang lebih penting mereka memberdayakan
peserta didik dalam menghadapi realitas kehidupan sekitar,”
kata koordinator tim award USD Budiawan.
Budiawan melihat, metode pembelajaran SMP QT terfokus
kepada anak didik, bukan guru. Dalam pendekatan seperti ini,
anak-anak diberi kebebasan untuk belajar darimana saja, apa
saja, dan tidak harus di kelas. Semuanya diserahkan kepada
anak didik.
Seperti saat berkunjung ke SMP QT, the WAHID Institute
mendapati sebagian besar tempat belajar kosong pada jam
pelajaran. Ternyata murid-muridnya sedang asyik belajar di
sawah, ladang atau sungai.
Di dalam maupun di luar kelas, guru yang biasa dipanggil
pendamping atau fasilitator dilarang mengarahkan proses
pembelajaran. Pendamping hanya boleh mendengar dan menjaga
agar kegiatan kelas tetap kondusif. “Pendamping hanya
berfungsi sebagai teman belajar yang juga harus belajar. Di
sini tidak ada istilah guru-murid, yang ada adalah sekumpulan
orang-orang yang ingin belajar,” kata Mudjab.
Justru karena fungsi guru yang setara, anak-anak SMP QT
terlatih membuat perencanaan kelas, menentukan materi,
menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan hingga evaluasi belajar.
“Semuanya dilakukan sendiri. Kelas I peran pendamping 50
persen, kelas II 25 persen, kelas III dan IV sudah nggak ada
daerahnya. Sehingga ia harus bolak-balik Cilacap-Salatiga.
Kesamaan nilai yang diyakini juga menjadi pencetus berdirinya
sekolah-sekolah itu. “Nilai-nilai universal yang menjadi
landasan bersama, misalnya, kemanusiaan, keadilan, pelestarian
lingkungan dan kesetaraan gender,” kata Mudjab yang juga
merangkap Kepala Sekolah di SMP QT Harapan Makmur,
Dusun Plantungan yang berdiri sejak 2005.
Menurut Mudjab, sekolah yang dipimpinnya itu, didirikan
karena alasan yang sama seperti di Kalibening. “Kemiskinan
penyebab banyaknya anak putus sekolah. Kita ingin anak-anak
petani bisa mendapat pendidikan bermutu tapi terjangkau.
Selain itu, bagaimana menerapkan sistem pendidikan yang
memberdayakan, tidak malah menindas,” jelas alumnus Pasca
Sarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta ini.
Sekolahnya, kata Mudjab, yang menempati ruangan bekas
TPA itu memiliki delapan siswa. Di kelas satu tiga siswa dan
sisanya di kelas II, dengan jumlah pengajar delapan orang. “Jadi
masing-masing anak didampingi satu orang teman atau guru,”
ujar Lina, salah seorang pengajar.
Murid SMP Alternatif al Barokah Ketapang lebih banyak.
Berdiri sejak 24 Mei 2005, sekolah ini sekarang menampung 36
siswa yang terbagi dalam dua kelas. Metode pembelajaran diserahkan
kepada anak-anak, dengan ditunjang fasilitas internet
dan laboratorium alam.
“Karena sistem yang dipakai adalah kejar paket B, anakanak
lebih menekankan diri pada life skill di bidang pertanian
dan perikanan,” papar Sumarno pengajar SMP Alternatif al
Barokah.
Lagi-lagi mahalnya biaya pendidikan menjadi alasan berdirinya
sekolah ini. “Alasan lainnya, membangkitkan kembali budaya
lokal yang makin dipinggirkan modernitas,” kata Sumarno.
Dengan berbekal kemauan dan
kerja keras, Sumarno bersama delapan
guru dan lima pengelola mampu
membuktikan, bahwa model pendidikan
ini justru diterima masyarakat
dengan antusias. “Salah satu murid
di sini pindahan dari SMP negeri.
Bahkan dia anak kepala sekolah itu,”
tutur Sumarno bangga.
Kebanggan juga tampak di wajah pengajar SMP Candi Laras
Merbabu Ely Nurhayati. Sekolah yang dirintis oleh SPPQT
sejak 2004 itu telah berhasil memenuhi kebutuhan pendidikan
masyarakat. “Bukan hanya karena sekolah kami mampu menerapkan
metode belajar yang disukai murid, tapi juga komitmen
para pengajar yang tidak kenal lelah,” kata Ely.
Setiap kali mengajar, Ely dan beberapa pengajar harus
menempuh perjalanan 8 kilometer. “Kami sering menginap di
sekolah karena satu-satunya transport, yaitu ojek, sudah habis,”
tambah mahasiswa tingkat akhir STAIN Magelang ini.
Dua puluh satu anak tercatat sebagai siswa SMP yang berada
di lereng Gunung Merbabu ini. Dengan menempati salah satu
rumah penduduk, sekolah yang terbagi dalam tiga kelas ini
dilengkapi akses internet, bantuan seorang pengusaha internet
dari Salatiga.
Menurut Ely saat ini muridnya sedang giat membuat film dokumenter
tentang sekolah mereka. “Memang belum seberapa,”
kata Ely. “Tapi sebagai anak yang hidup di gunung, pencapaian
seperti ini luar biasa,” imbuhnya.
Keuletan dan kegigihan membuat rakyat miskin juga mampu
mengukir prestasi. Sepatutnya pemerintah tak hanya berpangku
tangan.[]
Link: 
