Start:	Dec 15, '07 1:00p
End:	Dec 15, '07 4:30p
Location:	Rumah Baca Az Zahra, TELKOM DIVRE V KETINTANG Surabaya

“Hari Gini Gak Bisa NULIS??” Apa Kata Dunia??

- Punya Hobby / Bakat Nulis Terpendam?
- Pengen Bisa Nulis Fiksi or Non Fiksi?
- Pengen tulisanmu dimuat ? N Laris dibaca?
- Pengen tulisanmu nembus Penerbit? N jadi buku?
- Bingung musti hubungi siapa en kemana?

ikut aja acara ini:
Launching ‘KELAS MENULIS’ (KM) FLP Surabaya

Sabtu, 15 Desember 2007
Pukul 13.00-16.30
Rumah Baca Az Zahra,
Telkom Ketintang Surabaya
(Selatan Masjid Takhobar)

kupas bersama: SINTA YUDISIA
(Penulis Kumpulan Cerpen Best Seller “Pink”)

CP Info & Pendaftaran:
Halim-HUMAS : 031-72143082
Adi--Ketua Panitia : 031-71054887
www.flpsurabaya.multiply.com
---------------------------------
" Ikatlah ilmu dengan menuliskannya "
(Ali bin Abi Thalib)
--------------------------------

Investasi: 6500,- (Snack & Pin Eksklusif)

*****
Note:
Bagi rekan2 yg berada diluar Surabaya dsk, semoga pamflet & undangan ini bisa menjadi rujukan acara sejenis.

Start:	Sep 1, '07 08:30a
Location:	Pelataran Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, Raya Kalirungkut, Surabaya

Opening International Village Edufair: Seminar Overseas Education and Career Oppurtunities.

Bersama Dini Rahim, Lita Damayanti dan Yunus Fransiscus.

Gratis, terbuka untuk umum. Info hub. telp. (031) 2981300.
Silahkan Registrasi terlebih dahulu. Rombongan maupun perorangan.

Didukung oleh Indosat

Jujur harus kita sampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Surabaya yang berhasil mengawal proses PSB (Penerimaan SIswa Baru) dengan PSB ONLINE SYSTEM. Pelaksanaan PSB On-Line tahun ini relatif sudah sangat baik dan tidak ada kendala yang signifikan terutama jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Namun bukan berarti keberhasilan ini membuat kita lengah dari persoalan yang juga serius yang ditimbulkan dari keruwetan paska pengumuman hasil PSB. Justru paska PSB ini memerlukan perhatian yang lebih serius karena berkaitan dengan banyak hal yang bisa masuk pada delik penyimpangan, penyelewengan bahkan pelanggaran. Utamanya yang berkaitan dengan berbagai modus pungutan sebagaimana yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat.

Akar Keruwetan Paska PSB
Keruwetan PSB paska pengumuman hasil PSB lebih disebabkan oleh 2 hal mendasar yang menunjukkan ketidak seriusan pemkot, dalam hal ini dinas pendidikan kota Surabaya. Karena 2 kesalahan itulah maka masyarakat menjadi pusing dibuatnya. Hal ini sudah diprediksikan DPRD jauh hari sebelum kewruwetan ini terjadi. Oleh karenanya jauh hari pula DPRD telah mengingatkan kepada dinas diknas.

Tetapi memang aneh, kenapa dinas pendidikan sejauh itu dan sampai sekarang tidak menghiraukan masukan dari DPRD. Saya juga khawatir jika memang ada unsur kesengajaan dari dinas yang saya tidak tahu apa alasannya. Karena menurut saya 2 hal tersebut adalah hal yang sangat sederhana dan mudah untuk dilaksanakan oleh dinas. Atau memang ada kekuatan dan kepentingan besar yang menghalanginya sehingga pemkot dan dinas tidak mau melakukan demi perbaikan.

Dua hal tersebut adalah, pertama, Standarisasi Program, Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran untuk tiap level pendidikan peranak pertahun. Dari sini dinas akan memperoleh standar biaya pendidikan peranak pertahun perlevel endidikan. Jika hal ini dibuat, maka akan bisa mereduksi kekacauan tarikan yang sangat beragam di berbagai sekolah yang membuat pusing masyarakat luas. Kalau relaitanya adalah selama 2 tahun ini dinas tidak bisa melakukan itu, pertanyaannya adalah apakah hal ini karena dinas tidak mampu membuat ataukah karena tidak mau membuat karena alasan tertentu?

Yang kedua adalah tidak adanya ketegasan dalam membuat aturan. Masak aturan yang harus dipatuhi oleh segnap perangkat pemerintahan ini hanya dituangkan dalam sebuah SURAT EDARAN yang bersifat himbauan lagi. Sementara itu, jika tidak dipatuhi maka nanti para kepala sekolah ditindak tegas bahkan dipecat. Apakah hal demikian rasional? Apasih sulitnya membuat aturan yang lebih tegas misalnya dalam bentuk Peraturan Walikota sehingga akan menjadi lebih jelas dan lebih detail termasuk jika dilanggar. Sekali lagi pertanyaannya sam, jika dinas sampai sekarang tidak mampu memnbuat aturan yang tegas apakah dikarenakan tidak mampu ataukah karena tidak mau? Lalu kenapa demikian?

Nah, 2 hal sederhana ini menjadi serius karena menunjukkan ketidakseriusan pemkot. Kalau kemudian banyak kepala sekolah yang tidak patuh dan tidak menghiraukan himbauan dinas pendidikan, lalu siapa yang salah dan patut dipersalahkan? Menurut saya tidak adil jika hanya kepala sekolah "nakal" saja yang disalahkan. Barangali akan menjadi adil jika juga dipertanyakan mengapa dinas pendidikan membuat sistem yang berakibat para kepsek nakal leluasai beraksi? Sementara itu dipicu oleh ketidakjelasan dan ketidak tegasan aturan yang dikeluarkan dinas? Wallohu a'lam.

Referensi : Jabir PKS

Mahasiswa Surabaya Tolak RUU Badan Hukum Pendidikan
Kamis, 16 Agustus 2007 | 12:31 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya:Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Universitas Negeri Surabaya berunjuk rasa di perempatan Jalan Yos Sudarso Surabaya, Kamis (16/8). Mereka menolak diundangkannya Badan Hukum Pendidikan (BHP).

“BHP hanya upaya pemerintah untuk melepas tanggung jawabnya dalam memberikan anggaran pada dunia pendidikan,” ujar Andri Suyanto, koordinator aksi.

Mereka menilai upaya pemerintah lari dari tanggung jawab juga terlihat dari pengurangan anggaran pendidikan dalam RAPBN. “Tahun lalu anggaran pendidikan kita tak lebih dari 10 persen. Padahal sesuai amanat UUD anggaran harus bisa mencapai 20 persen,” imbuhnya.

Di sisi lain, kesejahteraan pengajar, baik guru maupun dosen, hingga saat ini juga masih menjadi problematika yang tak jelas penyelesaiannya. Dengan gaji yang di bawah standar, bisa dipastikan kualitas pendidikan tidak akan mungkin mampu untuk ditingkatkan.

Mereka menyuarakan berbagai seruan, di antaranya desakan untuk merealisasikan anggaran pendidikan hingga mencapai 20 persen, juga desakan peningkatan kesejahteraan guru dan dosen, plus adanya perwujudan pendidikan dasar yang gratis bagi rakyat, dan menolak konsep BHP.

Dalam aksinya, mahasiswa juga membawa berbagai spanduk dan poster yang di antaranya bertuliskan, “Tingkatkan kesejahteraan pahlawan tanda jasa”, “Pendidikan murah dan berkualitas tanggung jawab pemerintah”.

Setelah menyampaikan orasi sekitar 1 jam, aksi tersebut akhirnya bubar dengan sendirinya tepat pukul 10.45

KOmentar :

Beberapa kakak kelas dan adik kelas ikut dalam aksi ini. Selamat berjuang sahabat. Namun, kita tidak hanya butuh konseptor dan kritikus pendidikan saja; melainkan kita lebih butuh "Ahli pendidikan" yang juga praktisi...

Ada yang mau mengisi kekosongan tersebut?

Senin, 07 Agustus 2006

Orangtua Murid Kecewa soal Buku Dinas Pendidikan: Tenaga Pengawas Kurang Surabaya, Kompas - Sebagian orangtua murid kecewa dengan kebijakan dinas pendidikan terkait pelarangan sekolah menjual buku. Pasalnya, sebagian sekolah tetap menjual buku dan tidak mendapat sanksi apa pun dari dinas pendidikan. Agung, orangtua salah satu siswi SMPN 33 Surabaya menuturkan, para wali murid tahu pemerintah melarang sekolah menjual buku kepada murid. Namun, murid akhirnya tetap harus membeli buku di sekolah. "Sekolah hanya memberikan daftar buku yang diperlukan tanpa menyebutkan nama penerbit. Bagaimana wali murid bisa membeli di luar sekolah kalau begitu caranya. Apalagi, penerbit yang dipakai sekolah ternyata tidak dikenal di toko buku," ujarnya di Surabaya, Minggu (6/8). Sebagian wali murid sempat menunda membeli buku hingga beberapa hari. Mereka berharap dinas pendidikan membuat kebijakan tegas dan pasti tentang buku ajar di sekolah. Namun, kebijakan itu tidak muncul dari dinas pendidikan. "Bahkan, kasus yang sudah diberitakan media massa saja tidak jelas kelanjutannya. Daripada anak kami tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas, akhirnya terpaksa membeli dari sekolah," ujarnya. Ia mengungkapkan, beberapa murid yang gigih membeli di luar sekolah menemukan selisih harga antara Rp 4.000 hingga Rp 6.000 per buku. "Padahal, satu murid harus membeli beberapa buku pelajaran," tuturnya. Nyonya Nurhasanah, orangtua salah satu siswa SDN 3 Kutisari menyatakan khawatir dengan mutu buku yang dijual sekolah. Pasalnya, penerbit buku itu belum dikenal sehingga kualitasnya belum teruji. "Saya heran mengapa sekolah memilih penerbit yang tidak jelas. Namun, para orangtua murid tidak bisa berbuat banyak. Saya khawatir nilai anak akan terpengaruh kalau tidak membeli buku dari sekolah," tuturnya. Saat dihubungi, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Heru Asri Poerno menuturkan, pemerintah telah menyediakan buku pokok yang sesuai dengan standar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Namun, jumlah buku itu terbatas sehingga murid hanya bisa meminjam. "Jika dipandang perlu, sekolah boleh merekomendasikan penggunaaan buku penunjang. Namun, sekolah tidak boleh mewajibkan siswa membeli buku penunjang yang direkomendasikan itu. Kalaupun ada penerbit yang menjual langsung ke sekolah, harus lewat koperasi," ujarnya. Dinas Pendidikan Surabaya sudah mendengar keberatan orangtua murid tentang penjualan buku oleh sekolah. Namun, sampai sekarang belum ada bukti sehingga dinas pendidikan belum bisa bertindak. "Sekarang, kami tengah memantau ke berbagai sekolah. Jika terbukti melanggar, pengelola sekolah akan ditindak," tuturnya. Pengawasan dan pemantauan memang tidak bisa segera dituntaskan karena jumlah pengawas amat sedikit. Di Surabaya, hanya ada 12 pengawas untuk tingkat SMP dan SMA. Padahal, SMP negeri saja mencapai 42 unit, SMA negeri 22 unit, dan SMK negeri 11 unit. Para pengawas itu juga harus mengawasi sekolah-sekolah swasta. (RAZ)

referensi : http://www.kompas.com/kompas-cetak/0608/07/jatim/55751.htm

SERAGAM SEKOLAH TIDAK DIKOORDINIR DIKNAS

Menanggapi isi berita di beberapa media mengenai seragam sekolah untuk siswa baru, Drs. Juli Subianto, MM Kadinas Infokom Surabaya mengatakan, bahwa masalah seragam sekolah tidak dikoordinir oleh Diknas Surabaya. ¿Semua kebutuhan Sekolah sudah ditentukan oleh Sekolah masing-masing dengan Komite Sekolah berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang sesuai¿, demikian penjelasan Juli.
Menurut Juli Subianto, Dinas Pendidikan Surabaya tidak pernah menentukan kebutuhan sekolah, tetapi menghimbau dan meminta agar semua sekolah mempertimbangkan segala biaya yang dibutuhkan untuk pendidikan. ¿ Dan yang terpenting seluruh biaya yang ditentukan oleh sekolah tersebut tidak membebani dan memberatkan para orang tua murid¿, lanjut Juli.
Mengenai isi berita tentang pertemuan Dinas Pendidikan dan Dewan di Restoran Agis, Drs. Juli Subianto, MM memberikan penjelasan bahwa tidak benar pertemuan itu membicarakan masalah Diknas terkait masalah seragam sekolah.
¿Itu hanya pertemuan informal saja¿ jelas Juli. ¿Secara kebetulan, Diknas pada hari itu (21/7) melakukan sidak MOS dibeberapa sekolah di daerah Surabaya Selatan, dan setelah sidak mereka makan siang di Restoran Agis¿. Lanjutnya.
Bersamaan dengan itu, menurut Juli, Herman Rivai menelpon Kepala Dinas Pendidikan Surabaya menanyakan hasil sidak MOS yang dilakukan oleh Diknas. ¿Oleh Pak Parno, dijelaskan kalau Diknas baru saja sidak, dan MOS berjalan dengan baik serta tidak ada perpeloncoan. Karena Pak Parno saat itu sedang makan siang bersama staff, maka beliaupun mengundang Pak Herman Rivai untuk makan siang bersama, tanpa ada maksud yang lain¿ Kata Juli.
Juli juga menjelaskan, bahwa saat itupun secara bersamaan rombongan dari Prop. Jawa Timur bersama bupati Sidoarjo serta beberapa wartawan juga makan siang di Restoran Agis.
¿Jadi, pertemuan itu hanya bersifat informal saja, tidak membahas agenda apapun¿ kata Juli Subianto.

23-07-2004 14:41:14
Referensi : http://www.surabaya.go.id/

Start:	Aug 29, '07 2:30p
End:	Aug 29, '07 8:00p
Location:	Hotel Shangri-la (Ballroom & Nirwana Room) Surabaya

Membaca koran Kompas beberapa hari yang lalu. Pameran dan seminar Gratis pendidikan internasional. Dihadiri lebih dari 30 institusi dari 9 negara. Penyelenggara oleh IKPII (Ikatan Konsultan Pendidikan Internasional INdonesia)

Juga telah terbit, buku Panduan Lengkap,"Kuliah di Luar Negeri dan Pilihan Karir" (pertama di Indonesia) bisa dibeli di pameran

Bawa data akademis untuk penerimaan langsung
Telpon (031) 5634800 / 5319602 untuk info lebih lanjut.

Kalau ada yang datang, kita ketemu disana ya..
Jangan lupa diriku...
Adi...........be expert in education

Tembok Tugu Pahlawan Harus Dibongkar
(Wednesday, 20 June 2007) -'


Sekretaris Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) yang juga Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ahmad Jabir mendesak
pemerintah-- pemkot dan pemrov--untuk membongkar bangunan tembok pembatas dan menggratiskan tiket masuk
Tugu Pahlawan. Ahmad Jabir menjelaskan, Tugu Pahlawan dirancang sedemikian rupa agar bisa dilihat masyarakat
luas. Kalau ditutupi 'sarung' tembok tinggi, jelas tidak relevan dengan kebutuhan dan kepentingan kota.
Kalau pemkot tetap membiarkan monumen tertutup, itu sama halnya atau bisa dianggap perbuatan menyembunyikan--
bahkan merahasiakan--sejarah perjuangan bangsa. “Tugu itu kan monumen sejarah. Oleh karenanya masyarakat
harus bisa melihat dengan bebas meski dari kejauhan seperti monumen Tugu Monas,” tandas Ahmad Jabir,
Minggu (17/6).

Jabir menambahkan, jika tetap ditutup juga akan berdampak pada penghapusan eksistensi ikon Kota Surabaya sebagai
Kota Pahlawan. Disengaja atau tidak, diakui atau tidak, 'sarung penutup' tersebut bisa berdampak demikian.
Tugu Pahlawan juga menjadi simbol kewibawaan kota, karena di sana ada kewibawaan sejarah perjuangan. Karena
ditutup, Tugu Pahlawan tidak lagi memiliki kewibawaan sejarah yang utuh. Demikian pula kewibawaan Kota Surabaya
sebagai Kota Pahlawan.

Politisi asal PKS itu melanjutkan, Tugu Pahlawan seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat luas tidak hanya karena
tempat yang memiliki makna atau nilai tonggak sejarah perjuangan tapi juga menjadi kawasan taman kota di pusat kota.
Dengan dibukanya sarung tersebut, dinas taman kota akan lebih leluasa melakukan pengembangan sebagai taman
kota. Bahkan bisa dilengkapi dengan sarana olah raga rakyat di samping sebagai sarana rekreasi rakyat.
Sebelumnya, DPRD Surabaya mendesak pemkot menggratiskan tiket masuk Tugu Pahlawan. Dengan semakin
banyaknya pilihan taman rekreasi berarti pemerintah telah mengajari masyarakat untuk tidak bersikap konsumtif.
“Masyarakat selama ini jalan-jalan pasti ke mal. Karena itu makanya biar tidak konsumtif beberapa taman rekreasi
harus diperbaiki dan digratiskan seperti Taman Bungkul,” kata Baktiono, anggota Pansus Taman Rekreasi dan
Tempat Olah Raga DPRD Surabaya. dos
KAJI ULANG, Dinas Pendidikan Salahkan Sekolah Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini Kirim
halaman ini melalui E-mail
Wednesday, 13 June 2007
Surabaya - Surya
Dinas Pendidikan Kota Surabaya harus mengevaluasi kebijakan terkait pendidikan. Hasil buruk dalam Ujian Nasional
2007 tidak bisa dibiarkan, sementara pemerintah terus mengucurkan dana miliaran rupiah.
Sebanyak 963 siswa SMA/MA/SMK di Surabaya dinyatakan gagal menembus Ujian Nasional (Unas) 2007. Dari jumlah
tersebut, 629 dari SMA/MA dan 334 dari SMK.


Data yang dirilis Dinas Pendidikan Kota Surabaya menunjukkan, siswa SMA yang tidak lulus masih didominasi oleh
sekolah swasta. Dari 629 siswa yang tidak lulus, 610 berasal dari 108 sekolah swasta, sementara 19 sisanya berasal
enam sekolah negeri. (selengkapnya lihat tabel).
Tetapi berbeda dengan tahun lalu dimana siswa yang tak lulus kebanyakan berasal dari sekolah swasta tidak favorit dan
tidak berakreditasi A. Tahun ini, sekolah swasta yang tidak meluluskan siswanya hampir merata antara favorit dan non
favorit. Bahkan sejumlah sekolah yang sebelumnya selalu lulus 100 persen tahun ini gagal, misalnya SMA Trimurti
dengan 12 siswa tak lulus dan SMA Kristen Petra 3, 11 siswa.


Kepala Sekolah SMA Mahardika Suharto mengaku tidak tahu penyebab 25 siswanya gagal unas. Ia meragukan kerja
komputer membaca jawaban soal yang dicocokkan dengan lembar jawaban komputer (LJK). “Kami meragukan
objektivitas hasil unas ini untuk menentukan kemampuan siswa kami,” ujar Suharto, Selasa (12/6) usai verifikasi
hasil unas di aula SMAN 1.
Karena itu, Suharto ingin menyampaikan komplain terhadap lembaga yang menerbitkan lembar nilai unas. Tapi karena
mepetnya pengumuman unas dengan perdaftaran Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) atau kejar paket C
bagi siswa yang tak lulus membuat dia mengurungkan niat tersebut. “Hasil ini terpaksa kami terima,”
tandasnya dengan nada ketus.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Drs Sahudi MPd mengakui peningkatan kegagalan unas tahun ini
dibandingkan sebelumnya. Menurutnya angka itu mencerminkan buruknya kehidupan belajar mengajar (KBM) di banyak
sekolah di Surabaya. Itu, kata Sahudi, menunjukkan ketidaksiapan sekolah menghadapi ujian. “Sekarang kan
sekolah diberi otonomi untuk menerapkan KBM yang mengangkat prestasi siswa, termasuk dalam hal unas. Dinas
hanya memfasilitasi,” kilah Sahudi.

Oleh karena itu KBM di semua sekolah akan dievaluasi, termasuk mengevaluasi akreditasi A sejumlah sekolah
Kalau sekolah terakreditasi A, tetapi banyak siswanya gagal, pasti ada yang tidak beres,” imbuhnya.
Sementara itu, setelah hasil Unas SMA 2007 diverifikasi, Selasa (12/6), pengawas pendidikan yang melakukan tugas
tersebut mendapatkan adanya Daftar Kolektif Ujian Nasional (DKUN) ganda di SMA Gikki 2, yaitu satu nama mendapat
dua nilai. Data DKUN siswa program IPS yang jumlahnya 81 berubah menjadi 162 siswa. Sementara DKUN siswa IPA
yang jumlahnya 41 berubah 82 siswa karena nama dobel.

Hasil buruk Unas 2007 di Surabaya sangat disesalkan Komisi D DRPD Surabaya. Menurut Ketua Komisi D DPRD
Surabaya Ahmad Jabir, pemkot harus segera mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan Surabaya. “Bahkan, kalau
perlu wali kota segera mengganti kepala dinas pendidikan,” kata Ahmad Jabir, Selasa (12/6).
Sebagai daerah yang fasilitas pendidikannya lebih maju, Surabaya seharusnya lebih unggul dibanding daerah lain di
Jatim. Tetapi, sejak beberapa tahun terakhir ternyata prestasinya ternyata justru sebaliknya. Menurut Jabir, pemkot juga
tidak perlu malu belajar dari daerah lain. Politisi asal PKS itu melihat, warga sebenarnya juga sudah tidak terlalu percaya
terhadap proses belajar mengajar di Kota Surabaya. Buktinya, kegiatan bimbingan belajar di Surabaya malah menjamur
menjelang Unas.uji/dos


http://pksjatim.org - :: PKS Jatim Online

Ada lagi artikel menarik tentang kondisi pendidikan di Surabaya. Nantikan kabar pendidikan di Surabaya berikutnya, ya?


Tembok Tugu Pahlawan Harus Dibongkar
(Wednesday, 20 June 2007) -'


Sekretaris Fraksi Demokrat Keadilan (FDK) yang juga Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ahmad Jabir mendesak
pemerintah-- pemkot dan pemrov--untuk membongkar bangunan tembok pembatas dan menggratiskan tiket masuk
Tugu Pahlawan. Ahmad Jabir menjelaskan, Tugu Pahlawan dirancang sedemikian rupa agar bisa dilihat masyarakat
luas. Kalau ditutupi 'sarung' tembok tinggi, jelas tidak relevan dengan kebutuhan dan kepentingan kota.
Kalau pemkot tetap membiarkan monumen tertutup, itu sama halnya atau bisa dianggap perbuatan menyembunyikan--
bahkan merahasiakan--sejarah perjuangan bangsa. “Tugu itu kan monumen sejarah. Oleh karenanya masyarakat
harus bisa melihat dengan bebas meski dari kejauhan seperti monumen Tugu Monas,” tandas Ahmad Jabir,
Minggu (17/6).

Jabir menambahkan, jika tetap ditutup juga akan berdampak pada penghapusan eksistensi ikon Kota Surabaya sebagai
Kota Pahlawan. Disengaja atau tidak, diakui atau tidak, 'sarung penutup' tersebut bisa berdampak demikian.
Tugu Pahlawan juga menjadi simbol kewibawaan kota, karena di sana ada kewibawaan sejarah perjuangan. Karena
ditutup, Tugu Pahlawan tidak lagi memiliki kewibawaan sejarah yang utuh. Demikian pula kewibawaan Kota Surabaya
sebagai Kota Pahlawan.

Politisi asal PKS itu melanjutkan, Tugu Pahlawan seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat luas tidak hanya karena
tempat yang memiliki makna atau nilai tonggak sejarah perjuangan tapi juga menjadi kawasan taman kota di pusat kota.
Dengan dibukanya sarung tersebut, dinas taman kota akan lebih leluasa melakukan pengembangan sebagai taman
kota. Bahkan bisa dilengkapi dengan sarana olah raga rakyat di samping sebagai sarana rekreasi rakyat.
Sebelumnya, DPRD Surabaya mendesak pemkot menggratiskan tiket masuk Tugu Pahlawan. Dengan semakin
banyaknya pilihan taman rekreasi berarti pemerintah telah mengajari masyarakat untuk tidak bersikap konsumtif.
“Masyarakat selama ini jalan-jalan pasti ke mal. Karena itu makanya biar tidak konsumtif beberapa taman rekreasi
harus diperbaiki dan digratiskan seperti Taman Bungkul,” kata Baktiono, anggota Pansus Taman Rekreasi dan
Tempat Olah Raga DPRD Surabaya. dos
KAJI ULANG, Dinas Pendidikan Salahkan Sekolah Buat halaman ini dalam format PDF Cetak halaman ini Kirim
halaman ini melalui E-mail
Wednesday, 13 June 2007
Surabaya - Surya
Dinas Pendidikan Kota Surabaya harus mengevaluasi kebijakan terkait pendidikan. Hasil buruk dalam Ujian Nasional
2007 tidak bisa dibiarkan, sementara pemerintah terus mengucurkan dana miliaran rupiah.
Sebanyak 963 siswa SMA/MA/SMK di Surabaya dinyatakan gagal menembus Ujian Nasional (Unas) 2007. Dari jumlah
tersebut, 629 dari SMA/MA dan 334 dari SMK.


Data yang dirilis Dinas Pendidikan Kota Surabaya menunjukkan, siswa SMA yang tidak lulus masih didominasi oleh
sekolah swasta. Dari 629 siswa yang tidak lulus, 610 berasal dari 108 sekolah swasta, sementara 19 sisanya berasal
enam sekolah negeri. (selengkapnya lihat tabel).
Tetapi berbeda dengan tahun lalu dimana siswa yang tak lulus kebanyakan berasal dari sekolah swasta tidak favorit dan
tidak berakreditasi A. Tahun ini, sekolah swasta yang tidak meluluskan siswanya hampir merata antara favorit dan non
favorit. Bahkan sejumlah sekolah yang sebelumnya selalu lulus 100 persen tahun ini gagal, misalnya SMA Trimurti
dengan 12 siswa tak lulus dan SMA Kristen Petra 3, 11 siswa.


Kepala Sekolah SMA Mahardika Suharto mengaku tidak tahu penyebab 25 siswanya gagal unas. Ia meragukan kerja
komputer membaca jawaban soal yang dicocokkan dengan lembar jawaban komputer (LJK). “Kami meragukan
objektivitas hasil unas ini untuk menentukan kemampuan siswa kami,” ujar Suharto, Selasa (12/6) usai verifikasi
hasil unas di aula SMAN 1.
Karena itu, Suharto ingin menyampaikan komplain terhadap lembaga yang menerbitkan lembar nilai unas. Tapi karena
mepetnya pengumuman unas dengan perdaftaran Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) atau kejar paket C
bagi siswa yang tak lulus membuat dia mengurungkan niat tersebut. “Hasil ini terpaksa kami terima,”
tandasnya dengan nada ketus.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Drs Sahudi MPd mengakui peningkatan kegagalan unas tahun ini
dibandingkan sebelumnya. Menurutnya angka itu mencerminkan buruknya kehidupan belajar mengajar (KBM) di banyak
sekolah di Surabaya. Itu, kata Sahudi, menunjukkan ketidaksiapan sekolah menghadapi ujian. “Sekarang kan
sekolah diberi otonomi untuk menerapkan KBM yang mengangkat prestasi siswa, termasuk dalam hal unas. Dinas
hanya memfasilitasi,” kilah Sahudi.

Oleh karena itu KBM di semua sekolah akan dievaluasi, termasuk mengevaluasi akreditasi A sejumlah sekolah
Kalau sekolah terakreditasi A, tetapi banyak siswanya gagal, pasti ada yang tidak beres,” imbuhnya.
Sementara itu, setelah hasil Unas SMA 2007 diverifikasi, Selasa (12/6), pengawas pendidikan yang melakukan tugas
tersebut mendapatkan adanya Daftar Kolektif Ujian Nasional (DKUN) ganda di SMA Gikki 2, yaitu satu nama mendapat
dua nilai. Data DKUN siswa program IPS yang jumlahnya 81 berubah menjadi 162 siswa. Sementara DKUN siswa IPA
yang jumlahnya 41 berubah 82 siswa karena nama dobel.

Hasil buruk Unas 2007 di Surabaya sangat disesalkan Komisi D DRPD Surabaya. Menurut Ketua Komisi D DPRD
Surabaya Ahmad Jabir, pemkot harus segera mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan Surabaya. “Bahkan, kalau
perlu wali kota segera mengganti kepala dinas pendidikan,” kata Ahmad Jabir, Selasa (12/6).
Sebagai daerah yang fasilitas pendidikannya lebih maju, Surabaya seharusnya lebih unggul dibanding daerah lain di
Jatim. Tetapi, sejak beberapa tahun terakhir ternyata prestasinya ternyata justru sebaliknya. Menurut Jabir, pemkot juga
tidak perlu malu belajar dari daerah lain. Politisi asal PKS itu melihat, warga sebenarnya juga sudah tidak terlalu percaya
terhadap proses belajar mengajar di Kota Surabaya. Buktinya, kegiatan bimbingan belajar di Surabaya malah menjamur
menjelang Unas.uji/dos


http://pksjatim.org - :: PKS Jatim Online

Artikel berikut merupakan berita akan perkembangan pendidikan di Surabaya.

Sumber : Surya-online

Wednesday, 27 June 2007

Dengan kekuatan APBD terbesar di Jawa Timur (2,2 triliun rupiah), mestinya mampu mengantarkan Surabaya sebagai
kota terbaik dalam pelayanan pendidikan dan terbaik pula dalam prestasi pendidikannya
Sejak dua pekan yang lalu, terjadi perbincangan cukup serius banyak pihak tentang hasil Ujian Nasional (Unas).


Perbincangan ini dumulai ketika hasil Unas SMU/MA diumumkan. Dalam konteks Unas SMU ini beberapa pihak
mempertanyakan prestasi Surabaya yang dianggap ”jeblok” yang kemudian dibantah dinas pendidikan
melalui kepala dinasnya bahwa itu tidak benar.


Bantahan itu sendiri masih menyisakan juga perdebatan. Hal ini dikarenakan di satu sisi dinas menggunakan dasar
semata-mata peningkatan kelulusan maupun nilai rata-rata hasil Unas dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan di
sisi lain sebagian masyarakat mengukur prestasi Surabaya juga dengan membandingkan hasil Unas dari daerah lain
terutama daerah sekitar Surabaya.
Menyusul kemudian diumumkan hasil Unas SMK yang justru menunjukkan hasil yang tidak lebih baik alias lebih
lagi dari hasil Unas SMA yang telah diumumkan sebelumnya.


Sekitar sepekan berikutnya, perbincangan tentang jebloknya prestasi pendidikan Surabaya kembali
menyeruak. Hal ini tidak lain karena pada tanggal 21 Juni 2007 hampir semua media massa memberitakan bahwa
prestasi pendidikan Surabaya dilihat dari hasil Unas SMP 2007 ditempatkan pada posisi yang sangat tidak terhormat.
Betapa tidak, Surabaya yang dikenal sebagai kota besar dan kota metropolitan ini memiliki nilai rata-rata Unas SMP
pada rangking ke 14, jauh di bawah daerah-daerah yang mengitarinya mulai dari Gresik, Lamongan dan Sidoarjo yang
berada pada urutan 5 besar.
Jebloknya prestasi Unas SMP ini melengkapi penilaian jebloknya prestasi kualitas pendidikan Surabaya jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Jawa Timur. Menurut pandangan saya, kondisi ini sangat mencederai
visi Wali Kota yang merupakan visi Surabaya 2005-2010, yakni Surabaya adalah kota yang Smart and Care.


Ini bukanlah persoalan yang bisa disepelekan karena kalau disepelekan bisa menjadi pemicu mulai munculnya
anggapan dari masyarakat bahwa visi Smart and Care yang selama ini didengungkan oleh pasangan wali kota dan wakil
wali kota, Bambang DH - Arif Afandi, hanya sekedar isapan jempol belaka.

Seharusnya visi itu mampu menjadikan Surabaya sebagai kota pendidikan bukan hanya karena banyaknya Perguruan
Tinggi yang ada tetapi juga karena kualitas pendidikan dasar dan menengahnya.
Di sisi lain, dengan kekuatan APBD terbesar di Jawa Timur (2,2 triliun rupiah), mestinya mampu mengantarkan
Surabaya sebagai kota terbaik dalam pelayanan pendidikan dan terbaik pula dalam prestasi pendidikannya. Coba kita
lihat dari APBD 2007 yang berkekuatan sekitar Rp 2,2 triliun tersebut telah dialokasikan untuk pendidikan dengan
anggaran sebesar Rp 476.549.949.790.
Sebuah angka yang sangat besar apalagi jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Timur.
Dari anggaran sekitar 477 miliar tersebut dialokasikan Rp 371.061.891.061 untuk belanja tak langsung (gaji pegawai dan
guru) dan Rp 105.488.058.729. untuk belanja langsung yang di antaranya sebesar Rp 33.960.476.794 dialokasikan
untuk program pendidikan menengah.
Idealisasi tersebut di atas ternyata bertentangan dengan realita yang terjadi khususnya dari hasil Unas SMP 2007. Oleh
karenanya menurut saya tidaklah salah jika sementara kalangan menganggap bahwa prestasi pendidikan Surabaya sedang jeblok dari posisi yang seharusnya.

Paling tidak ada 2 alasan yang mendasari penilian tersebut.

Pertama, jika dilihat dari jumlah ketidak lulusan siswa, maka
surabaya memiliki jumlah ketidak lulusan yang sangat besar dibanding dengan daerah di sekitarnya.
Di Surabaya ada 3.2 persen siswa SMP yang tidak lulus dari 36.611 siswa yang ikut ujian. Sementara Sidoarjo hanya
0.45 persen yang tidak lulus dari 26.689 siswa, Gresik hanya 0.18 persen, Tulungagung hanya 0.21 persen, Pamekasan
hanya 0.25persen, bahkan Lamongan hanya 0.05 persen. Artinya, dari setiap 1.000 orang siswa di Surabaya ada 32
orang yang tidak lulus, sedangkan dari setiap 1.000 orang siswa di Sidoarjo hanya lima orang yang tidak lulus, Gresik
dua orang, Tulungagung dua orang, Pamekasan tiga orang dan Lamongan ”setengah” orang.

Kedua, Jika dilihat dari nilai rata-rata hasil Unas, maka Surabaya berada di posisi yang memprihatinkan, yakni di posisi
14 dengan nilai rata-rata 22,51. Sementara lima besar ditempati daerah lain secara berturut-turut Gresik (24.37),
Lamongan (24.19), Tulungagung (24.09), Pamekasan (23.93) dan Sidoarjo (23.88). Dari dua realita inilah saya melihat
wajar jika kemudian muncul ungkapan bahwa prestasi pendidikan Surabaya tahun ini jeblok bila
dibandingkan dengan daerah di sekitarnya.


Tidak Serius


Meskipun belum tentu semua pihak setuju, tetapi relita di atas menurut saya bisa mengantarkan pada beberapa
kesimpulan terkait dengan Pendidikan Kota Surabaya. Hasil Unas yang ”jeblok” tersebut bisa
mengindikasikan bahwa program Pemerataan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan khususnya terkait dengan
Wajib Belajar 9 Tahun di Surabaya belum berhasil alias gagal.

Hal ini dikarenakan penilaian terhadap prestasi pendidikan Surabaya sebagai kota besar tidak boleh hanya diukur
dengan peningkatan capaian dari tahun ke tahun saja, tetapi juga harus dibandingkan pula dengan keberhasilan daerah
lain yang justru APBD-nya lebih kecil dari Surabaya.
Meskipun angka ketidaklulusan siswa SMP Surabaya bisa ditekan dari lima persen di tahun 2006 menjadi 3.2 persen di
tahun 2007 ini, itu tidak serta merta bisa menghapus munculnya pertanyaan mengapa Surabaya yang memiliki berbagai
kelebihan mulai dari sarana, prasarana dan anggaran justru memiliki jumlah ketidaklulusan yang jauh lebih besar jika
dibanding daerah sekitarnya?

Juga munculnya pertanyaan mengapa Surabaya memiliki kualitas sangat rendah, yang ditandai dengan nilai rata-rata
yang berada pada rangking ke 14, jauh tertinggal dari daerah yang ada di sekitarnya.
Kalau dilihat potensi yang ada, maka tidak logis jika Surabaya memiliki prestasi yang ”jeblok” seperti ini
kecuali memang ada ketidakseriusan dari Pemkot Surabaya, dalam hal ini dinas pendidikan, untuk melakukan upaya
pemeratan dan pendidikan khususnya WAJAR 9 Tahun.

Pertanyaannya adalah benarkah pemkot serius dalam melaksanakan Wajar 9 Tahun? Dan apa benar keseriusannya
tersebut? Lalu buktinya apa? Sekarang saja masih ada beberapa kecamatan di Surabaya yang belum memiliki SMPN.
Tidak Kurang dari Kecamatan Dukuh Pakis, Benowo dan Gununganyar sampai sekarang belum memiliki SMP Negeri.
Belum lagi jika dilihat dari kenyataan data GAKIN (Keluarga Miskin).
Dari 111.897 KK Gakin 2007 tersebut didapat kenyataan bahwa ada 39.317 anak usia sekolah SMP dan SMA (13-18 tahun). Dari jumlah tersebut ternyata didapatkan 17.190 anak yang tidak mengikuti wajib belajar sembilan tahun alias
tidak mengikuti pendidikan di tingkat SMP. Artinya pula bahwa terdapat 43.72 persen anak usia SMP ke atas dari
keluarga miskin tidak bisa mengikuti Wajar 9 tahun.


Solusi ke depan


Setidaknya ada empat hal yang harus dilakukan Pemkot Surabaya.

Pertama, Pemkot harus meningkatkan
keseriusannya menangani Wajib Belajar 9 Tahun. Tidak perlu banyak retorika, karena yang penting buktinya.

Kedua, pemkot harus serius dalam memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan pendidikian khususnya Wajar 9
Tahun dengan benar-benar memperioritaskannya dari program-program yang ada.

Ketiga, pemkot harus melakukan
evaluasi menyeluruh terhadap seluruh program pendidikan yang telah menyedot banyak anggaran.
Sejauh mana program-program dan kegiatan-kegiatan pendidikan efektif untuk mencapai tujuan dan visi kota. Semua
program harus dievaluasi secara serius terkait dengan lima indikator kinerja mulai dari input, output, outcome, benefit
dan impact-nya. Jangan ada program awu-awu saja untuk menghabiskan anggaran mentang-mentang Undang-Undang
mengamanahkan 20 persen APBD untuk pendidikan.

Keempat, pemkot harus mengevaluasi secara keseluruhan institusi dinas pendidikan dan perangtkatnya termasuk
seluruh personelnya sehingga ada jaminan institusi tersebut solid sebagai tim Sukses pembangunan pendidikan Kota
Surabaya. Karena sangat mungkin di antara kegagalan dan ketidak berhasilan pendidikan ini disebabkan dinas
pendidikan tidak mampu membangun tim yang solid.

Ahmad Jabir
(Ketua Komisi D DPRD Surabaya dari PKS)


artikel asli : www.surya.co.id/web/index2.php?option=com_ content&do_pdf=1&id=13839

Ini adalah refleksi seorang sahabat kepada semua MP-ers yang pengen tahu Surabaya saat ini.
Warga Surabaya kini cukup beruntung dapat melihat secuil wajah masa lalu kota mereka. Beberapa lembaga (yang kebanyakan swasta) dengan telaten mengumpulkan foto-foto Surabaya “Tempo Doeloe”. Bahkan ada seorang penulis yang tidak hanya mengumpulkan foto, tapi juga berbagai kisah mengenai masa lalu Surabaya.

Tapi di sisi lain, pembangunan kota Surabaya seolah berjalan di jalur yang berlawanan dengan kemunculan ketertarikan untuk memahami sejarah Surabaya. Semakin banyak kita temui bangunan-bangunan lama dirobohkan dan digantikan dengan bangunan baru. Polemik mengenai penghancuran Stasiun Semut kini seolah terlupakan begitu saja. Jalan Raya Darmo yang sebenarnya merupakan museum raksasa masa lalu Surabaya secara perlahan kini menjadi ruang pajang koleksi Ruko (Rumah Toko), Bank, dan kantor. Secara perlahan rumah-rumah lama digantikan oleh bangunan baru yang menghapus referensi terhadap masa lalu Surabaya.

Lalu banyak pihak mempersoalkan kesadaran sejarah Pemerintah Kota Surabaya. Yang mungkin akan dijawab ringan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan menunjukkan keberhasilan proyek revitalisasi kawasan Kembang Jepun (yang kini mendapat nama baru, “Kya-Kya”). Sekalipun pada siang harinya, kita tidak akan bisa jalan-jalan dengan nyaman di kawasan niaga itu.

Apakah kita baru berhenti pada sekedar romantisme masa lalu Surabaya (pada masa kolonialisme Belanda)? Ataukah pandangan sejarah kita yang salah? Paling tidak ada beberapa catatan mengenai sejarah dalam konteks pembahasan mengenai kota Surabaya.

Pertama, sejarah bukanlah kumpulan relik dari masa lalu atau kumpulan cerita yang unik. Sejarah adalah dialog yang terus menerus antara yang masa lalu dan masa kini. Hal itu juga berlaku bagi sejarah kota Surabaya. Usaha penulisan sejarah Surabaya dan pelestarian wajah kota Surabaya saat ini rasanya kurang melibatkan warga Surabaya. Warga Surabaya seolah hanya ditempatkan sebagai penikmat foto-foto Surabaya “Tempo Doeloe”. Sementara semakin banyak saja bangunan-bangunan lama yang dirobohkan dan warga Surabaya hanya bisa menyadari bahwa ada Mal atau Ruko (Rumah Toko) baru yang didirikan, tanpa mereka tahu bahwa ada bangunan lama yang dikorbankan untuk hal itu. Dengar-dengar korban berikutnya adalah Penjara Kalisosok. Dengan cara seperti itu, bisa-bisa sepuluh tahun mendatang hanya bangunan-bangunan lama yang kini digunakan pemerintah saja yang akan selamat.

Kedua, sejarah mestinya juga berfungsi sebagai sarana penguat rasa kepemilikan warga Surabaya atas kota dan sejarah panjang kota mereka.[1] Dan sejarah kota tentu saja sangat tidak memadai jika hanya diwakili oleh foto. Memang benar bahwa foto bangunan bisa bercerita begitu banyak. Tapi untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai masa lalu Surabaya kita juga membutuhkan juga foto jalan, taman kota, rumah sakit, penjara, dan peta kota. Jalan Tunjungan dulunya merupakan jalan dengan ruang arkade yang sangat memadai. Sekarang cobalah berjalan-jalan menyusuri Jalan Tunjungan, mulai dari Siola hingga pertigaan depan Tunjungan Plaza. Masihkah kita merasakan semangat “Rek ayo rek…mlaku-mlaku nang Tunjungan” seperti yang dinyanyikan oleh Mus Mulyadi? Atau cobalah berjalan kaki menyusuri Jalan Pemuda, mulai dari Perempatan Mitra hingga Balai Kota. Adakah perasaan bahwa kita sedang berada di jantung kota Surabaya? Kalaupun ada perasaan semacam itu mungkin hanya karena kemacetan dan arus lalu lintas yang tidak mempedulikan para pejalan kaki. Di Surabaya (dan di kota-kota lain di Indonesia sepertinya), ruang arkade dan promenade mungkin sudah mati, dan dipindahkan ke Mal-mal besar. Di mal-mal besar itu warga Surabaya kini mengalami berbagai perjumpaan. Bukan perjumpaan dengan sesama warga Surabaya, tapi dengan Matahari dan Sogo, Mango dan Zara, J.CO dan Coffebean. Bisa jadi warga Surabaya tidak merasa kehilangan ruang arkade dan merasa nyaman-nyaman saja berjalan-jalan di dalam lorong-lorong Mal. Tapi warga Surabaya juga tidak boleh marah jika ada warga kota lain yang mengatakan bahwa Surabaya tidak memiliki kekhasan wilayah kota. Tanpa kita sadari Surabaya ternyata sudah kehilangan begitu banyak hal. Tidak hanya bangunan-bangunan lama dan bersejarah.

Suatu kali saya pernah melihat para penggemar sepeda tua yang mengenakan pakaian kolonial bersepeda beriring-iringan melalui Jalan Tunjungan. Sudah pasti mereka menjadi pusat perhatian para pengendara mobil dan motor. Awalnya saya kaget, tapi kemudian ada perasaan miris yang muncul. Ya, para pengendara itu seolah hendak merayakan masa lalu Surabaya. Tapi untuk apa dirayakan? Apakah karena Surabaya sudah berubah menjadi sebuah “metropolis”[2] dan warga Surabaya sudah siap kehilangan sejarah panjang mereka dan menerima identitas baru kota Surabaya sebagai kota Ruko dan Mal? Semoga tidak sengeri itu jadinya kota kita kelak.




[1] Tidak banyak kota di Indonesia yang mengalami perkembangan seperti Surabaya, mulai dari sebagai kota tradisional praindustrial hingga menjadi kota modern pada masa penjajahan Belanda.


[2] Sejak kapan Surabaya jadi kota Metropolitan? Istilah “Metropolitan” itu muncul dan diterima begitu saja. Pemerintah kolonial Hindia Belanda dulu dengan sangat bangga menyebut Surabaya sebagai kota pelabuhan. Sebuah sebutan yang lebih pas dan tepat.